Headlines News :

Sosial Icon

Indeks berita

Bingkaisumut.blogspot.com. Diberdayakan oleh Blogger.

Kejaksaan Simpulkan Gatot Pujo Tak Terlibat Korupsi Bansos

Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho (kiri) dan istrinya, Evy Susanti (kanan) usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (29/9/2015) malam. Kamis, 29 Oktober 2015 | 16:56 WIB

BS, JAKARTA,— Ketua Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung Victor Antonius mengatakan, pihaknya tidak menemukan keterlibatan Gubernur nonaktif Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam perkara dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Pemprov Sumut periode 2011-2013.

"Sampai saat ini, (penyidik) belum melihat ada hubungannya dengan Gatot," ujar Victor di kantornya, Kamis (29/10/2015).

Kesimpulan itu, lanjut Victor, didapatkan dari hasil pemeriksaan lebih dari 250 saksi, baik mantan pejabat Pemprov Sumut maupun sejumlah LSM penerima dana bansos.

Victor melanjutkan, penyidiknya sudah menemukan siapa pihak yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Namun, dia menolak menyebutkan siapa pihak yang menurut kejaksaan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,5 miliar tersebut.

Pihaknya baru akan mengungkap setelah ada audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Sudah ada benang merah siapa yang bertanggung jawab atas penyimpangan dana bansos. Kita akan kembali turun ke lapangan (Sumut) setelah hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK dilakukan," kata dia.

Kronologi perkara

Kapuspenkum Kejaksaan Agung Amir Yanto menjelaskan, tahun 2012, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat sebesar Rp 294 miliar dan dana bantuan sosial sebesar Rp 25 miliar.

Pada tahun berikutnya, Pemprov Sumut kembali mendapatkan lagi dana hibah sebesar Rp 2 triliun dan dana bansos sebesar Rp 43 miliar.

Kejaksaan, lanjut Amir, menduga penyaluran dana-dana tersebut tidak tepat sasaran sekaligus menguntungkan pihak-pihak tertentu. Selain itu, ada penyaluran dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Satuan kerja dana itu telah membuat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan peraturan Kemendagri tentang penyaluran dana hibah dan bansos sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 247 miliar," ujar Amir.



Posted BINGKAI SUMUT

Soal Asap, Jokowi Diharapkan Dengar Gagasan PKS

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan Udara Joint Base Andrews, Washington DC, Amerika Serika, Minggu (25/10/2015). Dibawah tangga pesawat Presiden disambut oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Amerika Serikat Budi Bowoleksono, Kepala Protokol Negara Amerika Serikat Ambassador Peter Selfridge Presiden dan Ibu Negara disambut juga oleh Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake. Kunjungan Presiden ke Amerika Serikat dilakukan untuk memenuhi undangan Presiden Amerika Serikat Barrack Obama.


BS, JAKARTA - Politikus PKS Refrizal menilai urgensi pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Kebakaran Hutan dan Lahan bisa saja hilang.
Hal itu terjadi bila Presiden Joko Widodo segera menetapkan persoalan asap tersebut sebagai bencana nasional.
"Kalau bisa segera menetapkan sebagai bencana asap, urgensi pembentukan pansus (asap) akan hilang. Kan sekarang pansus belum terbentuk, jadi pak Jokowi bisa mendahului itu dengan menyatakan sebagai bencana nasional," kata Refrizal di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).
Ia mengatakan dengan status bencana nasional maka Presiden Jokowi dapat mengerahkan seluruh kekuatan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Mudah-mudahan pak Presiden mendengar ini, karena kan beliau sedang di daerah bencana, dia harus cepat koordinasi ke semua menko, TNI, Polri, menjadikan ini bencana nasional," tutur Refrizal.
Diketahui, DPR sedang membentuk pansus asap dengan dukungan dari delapan fraksi di DPR RI.
Tujuan pembentukan pansus tersebut membantu pemerintah tanpa mengganggu penanganan asap yang saat ini tengah dilakukan pemerintah.
"Partai-partai ini siap juga membantu dibelakang. Kalau sama-sama matiin kan smakin cepat.‎ Bukan hanya BNPB saja jadinya, ini harus jadi bencana nasional," ujar Anggota Komisi VI DPR itu.



Posted BINGKAI SUMUT

Luhut Ancam Pembuat ‘Meme’ Jokowi, Pengamat: ‘Trio Singa Istana’ yang Takut Direshuffle

joko widodo & luhut panjaitan

BS– Ancaman Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan pada pembuat “meme” Presiden Joko Widodo, menjadi sinyal bahwa di era Jokowi ada kecenderungan kebebasan berpendapat dan berkreasi dibatasi.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen (27/10). “Harusnya Menkopolhukam Luhut tidak perlu sampai mengancam seseorang yang membuat meme, biarlah rakyat yang menilai kelakuan Presidennya sendiri,” tegas Muslim Arbi.

Menurut Muslim, pernyataan Luhut tersebut sangat bertentangan dengan semangat reformasi dan demokrasi. “Apapun kritikan harus diterima. Nampaknya Luhut ini menjadi tukang pukulnya Jokowi yang akan mempermasalahkan secara hukum orang yang membuat meme Presiden,” ungkap Muslim.

Muslim menduga, sikap keras Luhut itu tidak lain agar terhindar dari reshuffle kabinet. “Luhut sedang cari perhatian agar tidak direshuffle. Padahal Luhut itu bagian dari ‘Trio Singa Istana’ yang sudah sejak lama dikritisi PDIP,” papar Muslim.

Di sisi lain, Muslim memperkirakan, Luhut akan terus dipertahankan oleh Jokowi karena dianggap sebagai orang yang loyal dan berani menghadapi lawan politik. “Jokowi sangat butuh orang-orang seperti Luhut,” jelas Muslim.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan mengingatkan masyarakat untuk tidak membuat meme Presiden Jokowi. “Sekarang kamu mau enggak saya lecehkan? Enggak mau kan? Ya sudah. Kalau kamu enggak mau, saya juga enggak mau, kan begitu, apalagi presiden, presiden kan simbol negara,” kata Luhut kepada media di Kantor Wakil Presiden Jakarta



Posted BINGKAI SUMUT

Prabowo: Jaksa Agung Harus Amanah Tidak Terkontaminasi Politik

BS– Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengharapakan Jaksa Agung dapat menunjukkan kapasitasnya dalam penegakan hukum. Ia berharap posisi jabatan yang diembannya tidak terkontaminasi politik.

“Jadi sebagai pejabat negara seperti Jaksa Agung tentunya harus amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Jangan ada kepentingan ego sektoral dalam penegakan hukum,” ujar Prabowo kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Prabowo mengaku mendengar juga terkait sorotan publik yang menyebutkan Jaksa Agung dinilai memiliki keterlibatan dalam kasus suap penanganan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Kendati demikian, Prabowo meminta pemerintah melakukan pembuktian lebih awal sebelum akhirnya melakukan pencopotan.

“Ya kalau soal copot mencopot itu hak prerogatif Presiden Joko Widodo,” ujarnya.

Sementara itu, Politisi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan sangat kecil kemungkinan bagi Jaksa Agung untuk mengelak keterlibatannya dalam kasus yang menyeret mantan Sekjend Nasdem Rio Capella. Pasalnya, dalam fakta persidangan ada yang menyebut nama HM Prasetyo.

Oleh karena itu, desakan pencopotan Prasetyo sebagai Jaksa Agung sudah tidak bisa dikategorikan sebagai hal yang politis.

“Unsur politisnya dimana? Kan terdakwa yang mengaku dalam persidangan. Sekarang yang pragmatis siapa? Wajar jika rakyat protes keras jika penegak hukum terlibat dalam kasus korupsi,” tandasnya.

Masinton menilai tebang pilih dalam membongkar kasus-kasus hukum mengindikasikan adanya permainan politik yang ditunjukkan Jaksa Agung.

“Contohnya kasus PT Mobile 8. Jika tak ingin dituding ada unsur politis, maka seharusnya kejaksaan bongkar juga kasus kredit fiktif PT CGN dengan Bank Mandiri. Berani tidak? Jika Jaksa Agung terbukti terlibat dalam kasus bansos Sumut, maka harus diproses hukum juga. Jadi tidak hanya dicopot. Hukum itu harus adil, siapapun yang diduga terlibat dalam kasus, ya diperiksa,” paparnya.



Posted BINGKAI SUMUT

Ratusan Balita Jambi Derita ISPA Pneumonia akibat Asap

BS, Jambi - Sedikitnya 181 balita di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dilaporkan menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pneumonia. Ini sebagai akibat dari kabut asap ](2345282 "")di daerah itu yang tak kunjung hilang, bahkan semakin tebal.

Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Bungo, Dini Silvia mengatakan, dari data yang ada jumlah balita penderita ISPA mulai terlihat meningkat sejak September 2015.

"Sebanyak 181 balita itu selama September saja. Angka itu meningkat tajam jika dibandingkan pada Juli yang hanya 50 balita dan 65 balita pada Agustus," ujar Dini di Jambi, Kamis 22 Oktober 2015.

Menurut Dini, peningkatan penderita ISPA pada balita karena kondisi kabut asap di Kabupaten Bungo sudah masuk kategori berbahaya. Untuk itu, ia mengimbau agar warga waspada dan selalu menggunakan masker saat keluar rumah serta menjaga anak-anak secara intensif, khususnya balita.

"Apalagi balita sangat rentan akan kondisi udara dan kabut asap seperti ini. Jika dilihat rerataannya, penderita ISPA pada balita di Bungo hampir merata tiap kecamatan," tambah Dini.

Kabupaten Bungo menjadi salah satu daerah terdampak kabut asap di Provinsi Jambi. Kabut asap juga terasa hampir di seluruh wilayah di Jambi. Dari data Dinkes Provinsi Jambi, akibat kabut asap selama 3 bulan terakhir, 80 ribu lebih warga Jambi terkena ISPA.



Posted BINGKAI SUMUT

Demi Pencitraan, Ini Dia Trik Jokowi Korbankan Sudirman Said

BS– Sinyal yang diberikan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki untuk mempercepat perpanjangan kontrak PT Freeport menjadi indikasi kuat bahwa Presiden Joko Widodo akan segera memperpanjang kontrak PT Freeport.

Sinyalemen itu disampaikan pengamat politik Ahmad Yazid kepada intelijen (21/10). “Kalau kemarin Jokowi bilang, akan berfikir tentang kontrak Freeport, itu hanya pencitraan saja. Jokowi tak akan berani melawan AS. Teten orang kepercayaan Jokowi, tidak mungkin bohong,” ungkap Ahmad Yazid.

Kata Yazid, rakyat sudah menduga, Menteri ESDM Sudirman Said sebagai profesional hanya mengikuti perintah atasan. “Selama ini yang diungkapkan Sudirman Said sesuai arahan Presiden Jokowi. Tetapi tiba-tiba Jokowi mengubah hal itu hanya untuk mendapatkan dukungan dari rakyat saja,” papar Yazid.

Yazid pesimis kalangan DPR akan mengkritisi kebijakan Jokowi yang memperpanjang kontrak PT Freeport. “DPR dan Istana sama saja. Ujung-ujungnya proyek bersama,” jelas Yazid.

Sebelumnya, Teten Masduki memberi sinyal mendukung Menteri ESDM yang ingin Freeport bisa memperoleh perpanjangan kontrak dalam tempo cepat. Bahkan tanpa menyebut angka pasti, Teten menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bisa kolaps tanpa ada setoran dari Freeport.

“Kontrak Freeport berakhir 2021, dan sesuai Undang-Undang baru bisa dibahas perpanjangannya pada 2019. Tapi ini produksi akan turun kalau tidak ada investasi baru dan menjadi gangguan ke pendapatan jadi pemerintah juga berkepentingan produksi bertambah, kalau tidak APBN langsung kolaps karena nilainya besar,” ujar Teten



Posted BINGKAI SUMUT

Malu-Maluin, Pendukung Ahok Bilang " Ahok buat Epicentrum bersih "

BS- Netizen di media sosial ramai mengulas foto keberhasilan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memoles beberapa kawasan Ibu Kota. Salah satunya yang terlihat di kawasan Rasuna Said, Jakarta.

Para netizen diduga SahabatAhok itu, memuji mantan Bupati Belitung Timor itu lantaran dianggap berhasil menyulap kawasan Epicentrum, menjadi taman sekaligus membuat sungai sebagai ruang publik yang nyaman bagi warga DKI. Foto kawasan Epicentrum itu pun tersebar luas di media sosial salah satunya Facebook.

Di gambar itu, sungai di kawasan epicentrum Jakarta Selatan bersih dan nyaman. Di pinggiran sungai tersebut, terdapat pohon-pohon rindang yang asri, sangat nyaman. Penampakan ini yang diklaim sebagai hasil kerja keras Ahok di Jakarta.

Namun, pujian sejumlah netizen tersebut mendapat reaksi dari Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil. Menururt pria yang akrab disapa Kang Emil ini, gambar itu sebetulnya merupakan karya dirinya dan rekan-rekannya pada 2007 silam dan selesai 2010.

"Sungai Epicentrum di Rasuna itu hasil desain firma arsitek saya dan kawan-kawan untuk Bakrieland 2007. Beres tahun 2010-an. *fakta," kicau Emil dalam akun Twitternya @ridwankamil, seperti dikutip merdeka.com, Rabu (21/10).

Keterangannya itu sekaligus mengklarifikasi akun palsu yang mengatasnamakan dirinya yang menanggapi sejumlah netizen mengenai gambar di media sosial terkait keberhasilan Ahok memoles kawasan Epicentrum.

Akun palsu yang mengatasnamakan @ridwankamil itu, mengomentari unggahan foto netizen tersebut dengan kalimat sedikit keras kepada Ahok. Dalam akun palsu itu terang-terangan menyebutkan jika kawasan Epicentrum tersebut disulap bukan oleh Ahok melainkan Ridwan Kamil.

"Hal tadi untuk meluruskan fakta. Sebaiknya biasakan argumentasi dengan fakta. Kasihan Pak Ahok-nya. Saya dan beliau bersahabat baik. Sangat baik," kata Emil dalam Twitternya.

Seperti diketahui, proyek pembangunan taman sekaligus mengaktivasi sungai menjadi ruang publik itu dikerjakan Ridwan Kamil bersama rekannya sebelum menjabat Wali Kota Bandung. Bersama timnya, ia juga telah mengerjakan lebih dari 50 proyek arsitektur dan urban design di Benua Amerika, Timur tengah dan Asia dan meraih penghargaan lebih dari 20 kali



Posted BINGKAI SUMUT

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi, rakyat semakin menderita.

BS, Pengamat politik Muslim Arbi menilai, satu tahun Joko Widodo menjadi kepala pemerintahan hanya juara pencitraan dan tidak punya prestasi yang membanggakan.

“Jokowi hanya juara pencitraan. Prestasi yang dibanggakan tidak ada. Bidang politik sampai olah raga, RI di bawah Jokowi terpuruk,” tegas Muslim Arbi dalam pernyataannya kepada intelijen (20/10).

Menurut Muslim, banyak janji Jokowi yang tidak ditepati, seperti menolak impor beras maupun sapi. “Dulu Jokowi tidak mau impor beras, ternyata sekarang impor juga, begitu juga sapi. Ini kan janji yang tidak ditepati,” papar Muslim.

Muslim menegaskan, satu tahun Pemerintahan Jokowi, rakyat semakin menderita. “Lihat saja muncul PHK di mana-mana. Kebijakan Jokowi hanya menguntungkan asing dan Aseng,” ungkap Muslim.

Selain itu, Muslim menyesalkan kalangan DPR yang tidak begitu kritis dalam menyikapi kebijakan Presiden Jokowi yang merugikan rakyat. “DPR yang harusnya sebagai wakil rakyat justru membela rezim yang berkuasa. Pemerintah dan DPR sama saja merugikan rakyat kecil,” jelas Muslim.



Posted BINGKAI SUMUT
 
Support :Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. BINGKAI SUMUT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger