Headlines News :
Home » » APBN 2015 Capai Rp 2.039 Triliun

APBN 2015 Capai Rp 2.039 Triliun

Written By Unknown on Selasa, 30 September 2014 | Selasa, September 30, 2014



     
BS - Jakarta . Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 menjadi Undang-undang (UU). APBN bernilai Rp 2.039,5 triliun ini nantinya akan dijalankan oleh presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).

"Kita menyepakati UU APBN tahun anggaran 2015," kata pimpinan sidang paripurna Sohibul Iman diikuti kata sepakat oleh seluruh anggota dewan yang hadir di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (29/9).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Ahmadi Noor Supit menyampaikan belanja negara dalam APBN tersebut, Rp 1.392,4 triliun untuk pemerintah pusat dan Rp 647,04 triliun untuk transfer ke daerah.

Dari sisi pendapatan dan hibah, dalam APBN 2015 ditetapkan Rp 1.793,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1.790,3 triliun dan hibah Rp 3,2 triliun.Terlihat dari postur tersebut, APBN 2015 masih akan defisit Rp 245,89 triliun. "Defisit anggaran adalah sebesar Rp 245,89 triliun," sebut Ahmadi.

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan penyusunan RAPBN 2015 ini telah memberikan kemudahan bagi pemerintahan baru karena memberikan ruang fiskal memadai serta anggaran yang bersifat baseline."Kami menyakini bahwa beberapa substansi dalam APBN 2015 seperti anggaran bersifat baseline, tingkat defisit yang lebih rendah dan mempersiapkan antisipasi fiskal untuk kebijakan baru dengan memberikan ruang fiskal yang cukup, dapat memfasilitasi proses transisi dengan lebih baik," katanya.

Menkeu kemudian membacakan asumsi makro APBN 2015, antara lain pertumbuhan ekonomi 5,8 persen, inflasi 4,4 persen, nilai tukar Rp11.900 per dolar AS dan tingkat suku bunga SPN 3 bulan 6,0 persen.

Selain itu, asumsi ekonomi makro lainnya yang telah disepakati adalah harga ICP minyak 105 dolar AS per barel, lifting minyak 900 ribu barel per hari serta lifting gas 1.248 ribu barel per hari setara minyak. "Asumsi dasar ekonomi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan perkembangan terkini dan prospek perekonomian serta berbagai tantangan di tahun 2014 dan 2015," kata Menkeu.

Chatib mengatakan, target defisit anggaran mencapai Rp245,9 triliun atau 2,21 persen terhadap PDB. Target defisit anggaran tahun 2015 itu, katanya, mengalami penurunan sebanyak Rp11,7 triliun dari yang diusulkan dari draf awal RUU APBN 2015 sebesar Rp257,6 triliun atau setara 2,32 persen terhadap PDB."Penurunan defisit anggaran memberikan sinyal positif bagi masyarakat, para pemangku kepentingan dan pelaku usaha, baik di dalam maupun luar negeri untuk penetapan APBN 2015 yang lebih sustainable," kata Menkeu.

Melalui penetapan defisit anggaran tersebut maka pemerintah dapat mengurangi rencana penambahan utang yang signifikan, karena dapat membantu mengantisipasi kebijakan tingkat bunga di perekonomian global tahun 2015.
Dari pendapatan negara, sebagian besar berasal dari pendapatan dalam negeri Rp1.790,3 triliun, antara lain penerimaan perpajakan Rp1.380 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp410,3 triliun serta hibah Rp3,3 triliun.

Sementara belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.392,4 triliun, yaitu belanja Kementerian Lembaga Rp647,3 triliun serta belanja non Kementerian Lembaga Rp745,1 triliun, dan dana transfer ke daerah serta dana desa Rp647 triliun.

Untuk program belanja pengendalian subsidi sebesar Rp414,6 triliun, terdiri dari subsidi energi Rp344,7 triliun yaitu untuk subsidi BBM sebesar Rp276,1 triliun serta listrik Rp68,68 triliun, dan subsidi non energi Rp69,9 triliun.

Terkait kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2015, telah disepakati volume sebesar 46 juta kiloliter, turun dari usulan sebelumnya sebanyak 48 juta kiloliter, serta biaya cost recovery ditetapkan mencapai 16 miliar dolar AS.

Beberapa kebijakan penting dalam belanja negara tahun 2015 adalah efisiensi anggaran subsidi energi didukung kebijakan alokasi subsidi tepat sasaran, mengurangi bertahap konsumsi BBM bersubsidi serta mendukung pengembangan energi baru dan terbarukan.

Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR, mengemukakan bila anggaran yang disediakan untuk belanja infrastruktur meningkat 2 kali lipat dari Rp200 triliun pada 2014, maka ekonomi bisa tumbuh sampai 9%.

Infrastruktur, sambung Harry, mampu merangsang masuknya investasi. Selama ini investor memang kerap mengeluhkan minimnya infrastruktur, padahal mereka sudah sangat berminat untuk menanamkan modal di Indonesia."Belanja infrastruktur itu kan bahasa lainnya public investment. Setiap Rp 1 uang dikeluarkan untuk public investment, maka akan diikuti oleh Rp 6-7 private investment. Kalau Rp 500 triliun maka bisa Rp 3.500 triliun private investment yang masuk," papar Harry, yang terpilih sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2014-2019.

Dalam kampanye Jokowi-JK, disebutkan berbagai proyek infrastruktur. Mulai dari membangun 3.000 km jalan, 10 bandara, 10 pelabuhan, kilang minyak baru, dan sebagainya."Tapi kan kita belum tahu anggarannya. Kalau cuma rencana itu belum pasti kan," kata anggota Fraksi Golkar tersebut.
Share this post :

Posting Komentar

 
Support :Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. BINGKAI SUMUT - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger