MEDAN — Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, S.Pd.M.I menuai apresiasi luas setelah dinilai sukses melakukan advokasi terhadap seorang warga yang menjadi korban penganiayaan dan upaya pembegalan Ahad 6 Juni, Langkah nyata yang dilakukan oleh legislator yang akrab disapa Ustaz Zulham ini berhasil menyelamatkan keluarga korban dari jeratan beban biaya rumah sakit yang semula harus ditanggung secara mandiri.
Sebelumnya, pihak keluarga sempat kebingungan dan merasa terbebani karena status penjaminan medis korban masuk ke dalam kategori pasien umum. Hal ini dikarenakan regulasi BPJS Kesehatan secara umum tidak menanggung biaya pelayanan kesehatan akibat tindak pidana kekerasan atau pengorbanan hukum, sehingga korban kejahatan jalanan sering kali harus menanggung sendiri biaya pengobatan yang tidak sedikit.
Melihat kondisi darurat tersebut, Zulham Efendi langsung turun tangan mengawal kasus ini dan melakukan koordinasi intensif dengan pihak-pihak terkait di pemerintahan. Melalui perjuangan dan advokasi yang cukup melelahkan, ia berhasil mengupayakan agar seluruh biaya perawatan medis korban dapat sepenuhnya dialihkan dan ditanggung oleh Pemerintah Kota Medan melalui skema Peraturan Wali Kota (Perwal) yang berlaku.
Langkah advokasi ini langsung mendatangkan kelegaan luar biasa bagi pihak keluarga korban yang tengah dirundung musibah. Perwakilan keluarga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kepedulian dan kerja keras Zulham, yang dinilai benar-benar hadir sebagai penyambung lidah rakyat di saat warga sedang mengalami masa-masa sulit akibat aksi kriminalitas begal yang kian meresahkan.
Apresiasi senada juga datang dari warga Kota Medan lainnya yang ikut memantau jalannya proses advokasi tersebut. Warga menyampaikan ucapan jazakallah khairan katsiran (semoga Allah membalas dengan kebaikan yang banyak) serta memanjatkan doa agar Ustaz Zulham senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, serta kelancaran dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat di parlemen.
Aksi cepat tanggap ini diharapkan dapat menjadi contoh nyata bagi optimalisasi fungsi pengawasan dan pelayanan anggota legislatif di Kota Medan. Keberhasilan pemanfaatan Perwal Pemko Medan untuk korban begal ini juga menjadi bukti bahwa jaminan sosial bagi korban kejahatan jalanan sebenarnya dapat diakses secara maksimal apabila dikawal dengan komitmen dan integritas yang kuat.
Posting Komentar