"Salah satu tugasnya adalah mematau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial," kata Plt Gubsu Gatot Pudjo Nugroho dalam sambutan pada acara Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO Provinsi Sumut dengan Pemkab/kota, Organisasi Agama, Pemuka Agama dan Organisasi Masyarakat di Kantor Gubsu, Kamis (4/10/2012).
Sampai saat ini, kata Gatot, sudah terbentuk 12 Gugus Tugas di kabupaten/kota yang menjadi daerah duber perdagangan orang di Sumut yaitu Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Binjai, Pematang Siantar, Asahan, Batubara, Tanjung Balai, Langkat, Tebing Tinggi dan Labuhan Batu.
Pemerintah Provinsi Sumut sendiri termasuk pelopor dan pendorong pencegahan dan penanganan traficking dengan melahirkan payung hukum jauh sebelum nasional.
Provinsi Sumut, aku Gatot, telah memiliki Perda no 5 tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak dan Perda No 6 tentang Penghapusan Perdagangan (traficking) perempuan dan anak. "Sumut termasuk provinsi yang ikut mendorong diterbitkannya UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)," ujarnya kepada www.tribun-medan.com, Kamis (4/10/2012).
Masih dikatakan Gatot, telah diterbitkan Pergubsu no 24 tahun 2005 tentang Rencana Aksi Provinsi Penghapusan Perdagangan (traficking) Perempuan dan Anak serta Pergubsu No 20 tentang PSO Pelayanan terhadap Korban TPPO khususnya Perempuan dan Anak di Provsu.
"Untuk penanganan korban kekerasan terhadap anak dan TPPO, Pemprovsu juga menjalin kerjasama dengan Pemerintah Jawa Tengah dan Jawa Barat," beber Gatot.
Posting Komentar