MedanBisnis – Medan. Dinas
Perkebunan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menutup peluang masuknya
investasi perluasan lahan perkebunan dan lebih memprioritaskan
pengembangan industri hilir.Menurut dia, Sumut telah memiliki lahan perkebunan yang cukup luas, yakni 1.999.574 hektare (ha) sehingga dinilai tidak perlu dilakukan perluasan lagi.
Jumlah lahan perkebunan tersebut bukan hanya milik sejumlah PTPN, melainkan perkebunan masyarakat, perusahaan swasta nasional, dan perusahaan swasta asing, ujarnya. Dengan jumlah lahan perkebunan yang cukup luas tersebut, ia mengemukakan, pihaknya tidak mungkin mengambil kebijakan perluasan lahan, melainkan pengembangan kualitas dan
produktivitas."Jumlah lahan perkebunan kita hampir mencapai dua juta hektare sehingga tidak diperluas lagi. Perkebunan yang ada hanya diremajakan," katanya. Dia mengatakan, untuk memberikan manfaat yang lebih besar, terutama bagi perekonomian masyarakat, pihaknya hanya membuka investasi di bidang industri hilir berupa pengolahan hasil perkebunan. Di Sumut sedikit-dikitnya ada lima hasil perkebunan yang dapat dijadikan objek industri hilir, yakni sawit, karet, kelapa, kopi, dan kakao.
Dia mencontohkan, pengolahan sawit menjadi mentega dan alat kosmetik, kelapa menjadi makanan kemasan, pengolahan kopi kemasan, dan berbagai jenis makanan dari kakao.
Selain dapat meningkatkan produktivitas, pengembangan industri hilir juga dapat mendorong pengelola perkebunan untuk meningkatkan kualitas hasil perkebunannya."Dengan begitu, harga jual hasil perkebunan kita bisa lebih bersaing," katanya.
Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adyaksa, mengatakan, keputusan Dinas Perkebunan Sumut untuk menutup peluang masuknya investasi perluasan lahan perkebunan kurang tepat. "Industri hilir memang perlu dibangun supaya produk dalam negeri bisa bernilai tambah. Jadi produk yang diekspor, bukan hanya bahan mentah. Selain itu, dengan hilirisasi, akan bisa juga membuka lapangan pekerjaan. Tapi saat ini, pembatasan perluasan lahan tidak tepat. Karena di satu sisi, kita semakin sulit untuk meningkatkan produksi," kata Laks yang juga pengusaha kelapa sawit ini.
Laks menjelaskan, Indonesia menargetkan produksi CPO sebanyak 40 juta ton di tahun 2020. Produksi ini bisa tercapai jika ada intensifikasi dengan meningkatkan produktivitas lahan yang selama ini produksinya hanya 4 ton per ha, ke level 5-6 ton per ha. "Kalau ini bisa ditingkatkan, maka target 40 juta ton akan bisa tercapai di tahun 2020 dari lahan yang saat ini sekitar 8,7 juta ha. Tapi kenyataannya, di Sumut saja saat ini banyak lahan yang sudah tua, jadi harus dilakukan peremajaan atau replanting. Jadi jika ada pembatasan lahan, peningkatan produktivitas ini tidak akan bisa dilakukan," katanya. Karena untuk mencapainya, perlu ada ekstensifikasi yakni perluasan lahan.
Sekjen Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah, mengatakan, pihaknya menyambut baik jika Sumut akan membatasi investasi perluasan lahan demi pengembangan industri hilir perkebunan. "Tetapi sebelumnya, harus memastikan dulu apakah industri pendukung sudah tersedia dengan baik atau tidak. Jika tidak, prioritas itu tidak akan berjalan sesuai rencana," katanya.
Dia mengungkapkan, saat ini saja, pabrik karet idle capacity lebih dari 50%. "Yang paling baik saat ini, pemerintah daerah semestinya tidak memberikan izin baru untuk penambahan pabrik sampai kapasitas pabrik seimbang dengan ketersediaan bahan baku. Sebab, produksi Sumut tidak bisa menutupi kebutuhan bahan baku pabrik," katanya.
Wakil Ketua Bidang Speciality Industri Kopi Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) Sumut, Saidul Alam, mengatakan, pembatasan ini belum waktunya karena Sumut masih kekurangan bahan baku untuk sejumlah komoditas."Kalau tujuannya untuk memprioritaskan industri hilir, sangat bagus. Namun kita harus ingat, industri hilir itu membutuhkan kontinuitas atas ketersediaan bahan baku. Pasti pengusaha atau pun investor akan mengkaji hal ini terlebih dahulu,"katanya.
Posting Komentar