Pemprovsu serahkan LKPD ke BPK RI

(WOL Photo) MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) komitmen terhadap transparansi keuangan. Untuk itu, dalam pengelolaan keuangannya, Pemprovsu senantiasa patuh dan berharap masukan dari badan pemeriksa keuangan. Pemprovsu telah menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi ini tahun anggaran 2012 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut kemarin.. Sekdaprovsu  Nurdin Lubis  atas nama Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho saat menyerahkannya kepada Plh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut R Aryo Seto Bomantari berharap LKPD ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Sejumlah pejabat teras Pemprovsu mendampingi Sekdaprovsu antara lain Inspektur Wilayah Provinsi Sumut Dzaili Azwar, Staf Ahli Gubsu Arsyad Lubis dan  Fitriyus, Assisten Administrasi  Hasban Ritonga, Kepala Badan Kesbangpol Linmas Sumut Eddy Syofian dan Kepala Biro Keuangan Baharuddin Siagian. Sementara Plh Kepala BPK RI Perwakilan Sumut didampingi Kasubag Setkalan Iskandar Setiawan dan Kasubag Hukum dan Humas Mikael PH Togatorop. Sekdaprovsu mengatakan, penyerahan laporan keuangan merupakan wujud komitmen Pemprov Sumut untuk mengedepankan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemda sesusai dengan standar akutansi pemerintahan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Komitmen ini sudah dilaksanakan sejak lama dengan penandatanganan fakta integeritas bersama-sama seluruh Bupati/Walikota se provinsi Sumut yang disaksikan oleh pihak-pihak kompeten," jelas Sekdaprovsu, hari ini. Sekdaprovsu menambahkan, Pemprov Sumut juga sungguh-sungguh menindaklanjuti saran dan temuan dari BPK dan senantiasa berharap adanya bantuan advis atau pemikiran dari BPKP di untuk membantu proses keuangan agar penyelenggaran anggaran dapat berjalan lebih baik. “Kami berharap agar tahun ini opini yang diberikan yang lebih baik dapat kita wujudkan tentu dengan memperbaiki, menyempurnakan, serta merujuk dari catatan-catatan dan kelemahan-kelemahan dari tahun sebelumnya,” ungkap Sekdaprovsu. “Bapak Gubsu selalu mengingatkan dan memerintahkan Bupati/Walikota untuk terus bekerja maksimal untuk melayani masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Pembangunan dan Pemerintahan dengan akuntabilitas yang dapat di pertanggung jawabkan yang telah diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya. Sementara itu, R Aryo Seto Bomantari mengapresiasi proses penyerahan laporan keuangan pemerintah provinsi Sumut tahun anggaran 2012 yang disampaikan sesuai jadwal dan laporan dari Pemprov Sumut ini mereka tindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada.