Komunitas nelayan se-Indonesia
mengadukan nasib mereka ke Komisi IV DPR yang membidangi kelautan,
Rabu, 21 Januari 2015. Salah satu tuntutannya adalah meminta Menteri
Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dicopot dari jabatannya.Tuntutan itu terkait dengan rencana kebijakan Susi, yang hanya akan memberikan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada kapal nelayan di bawah 30 gross ton. Kemudian, larangan menangkap lobster dan kepiting.
"Menteri itu (Susi) tidak mengerti kalau nelayan direpotkan soal ukuran tangkapan ikan," kata Ketua Serikat Nelayan Tradisional Kajidin, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR, Jakarta. Menurut dia, kebijakan Susi sangat merepotkan nelayan.
Bambang yang mewakili Front Nelayan Bersatu, mengatakan banyak orang yang tidak memahami kehidupan nelayan memuji kebijakan Susi. Walau dalam kenyataannya, bagi nelayan berbagai kebijakan itu justru membuat susah, membunuh lapangan kerja nelayan.
"Bagi kami, kebijakan ini sangat bersinggungan dengan hidup kami dan ini jelek. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kami sarankan kepada Bapak Presiden agar mengganti menteri ini," kata Bambang. Dia menambahkan, selama ini nelayan tidak diajak berdialog.
Menanggapi laporan itu, Komisi IV mengatakan bakal melakukan kajian. "Bila kebijakan memunculkan masalah baru, harus direvisi," kata anggota Komisi IV Ono Surono. Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron.
Herman juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah harus berpihak pada rakyat, begitu juga DPR. "Kalau rakyatnya makin sulit, tentu tugas DPR untuk membela rakyat," kata Herman. (art)
http://nasional.news.viva.co.id
Posting Komentar