Gubernur: Sumut Tetap Harapkan Saham Inalum

Medan, 18/4 (Antara) – Sumatera Utara tetap mengharapkan pembagian saham dalam pengelolaan PT Indonesia Asahan Aluminium meski pemerintah akan menjadikannya sebagai Badan Usaha Milik Negara pascapengambilalihan dari konsorsium perusahaan Jepang.
“Berdasarkan pertemuan terakhir Pemprov dengan kabupaten/kota, (pembagian saham) itu adalah harga mati,” kata Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho usai mengikuti rapat paripurna DPRD Sumut di Medan, Kamis.
Selama ini, kata Gubernur, Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang berada di kawasan Danau Toba yang merupakan sumber energi PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tidak mendapatkan manfaat yang berarti.
Karena itu, dalam setiap pertemuan, 10 kabupaten/kota yang berada di kawasan Danau Toba tersebut selalu bersikukuh untuk mendapatkan saham dari perusahaan peleburan aluminum itu.
Pihaknya merasa khawatir jika diubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pascapengambilalihan dari konsorsium perusahaan Jepang, Sumut sulit mendapatkan saham.
Dengan status BUMN, saham perusahaan yang berada di Kabupaten Batubara itu akan menjadi milik nasional dengan keberadaan pemerintah pusat sebagai pemilik saham.
“Kalau menjadi BUMN, apa dimungkinkan pembagian saham di dalamnya,” kata Gubernur.
Selama ini saja, kata dia, Sumut belum mendapatkan manfaat yang berarti dari aktivitas dan produksi perkebunan yang menjadi salah satu kekayaan provinsi itu.
Ketika sektor perkebunan belum bisa dinikmati, sangat wajar jika Pemprov Sumut dan 10 kabupaten/kota yang berada di kawasan Danau Toba mengharapkan saham dari Inalum.
Namun pihaknya masih enggan menyebutkan persentase saham yang diinginkan. “Persentase soal teknis, yang peting Sumut dapat manfaat dari Inalum,” katanya.
Ketika ditanyakan tentang kemungkinan penolakan dari pemerintah pusat, Gubernur mengharapkan adanya pembagian kewenangan agar berbagai potensi yang ada di Tanah Air dapat dikelola dengan maksimal.
Ia mencontohkan penundaan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) di sejumlah daerah yang menjadi fenomena disebabkan luasnya rentang kendali berbagai kewenangan di Tanah Air. “Coba kalau daerah diberikan kewenangan,” katanya.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumut Parlindungan Purba mendukung pernyataan dan komitmen Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho untuk mendapatkan saham dalam pengelolaan Inalum.
“Saya akan menyampaikan itu ke Menteri BUMN Dahlan Iskan,” katanya.
Sebelumnya, Menteri BUMN mengatakan mulai Oktober 2013 PT Inalum akan menjadi BUMN yang ke-143, setelah masa kontraknya berakhir.
“Setelah masa kontrak berakhir, otomatis Inalum menjadi BUMN, karena 100 persen sahamnya dikuasai negara,” kata Dahlan di Jakarta, Selasa (16/4)